Musrenbang Jakbar 2026 Soroti Ekonomi Hijau, Banjir, dan Hunian Layak

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Jakarta Barat tahun 2026 menghadirkan pembahasan yang cukup tajam pada sektor pembangunan dan lingkungan hidup. Dalam sidang kelompok yang berlangsung di ruang Ali Sadikin, Kantor Wali Kota Jakarta Barat, persoalan banjir, polusi udara, sampai krisis lahan pemakaman muncul sebagai isu utama yang dianggap perlu dijawab lewat perencanaan yang lebih terarah.

Sidang kelompok tersebut dibuka Kepala Bagian PKLH, Budi Santoso. Ia menegaskan bahwa forum ini tidak boleh berhenti pada tataran seremonial pembukaan semata. Menurutnya, setiap paparan dari suku dinas teknis harus benar-benar menghasilkan usulan yang berkualitas, realistis, dan sesuai prioritas agar mampu menjawab persoalan riil di tengah masyarakat.

Salah satu gagasan yang paling menonjol dalam pembahasan adalah konsep valuasi lingkungan. Kepala Subanpeda Kota Jakarta Barat, Agus Sanyoto, menilai konsep ini relevan untuk mengevaluasi kinerja perangkat teknis. Ia mencontohkan bagaimana banjir di kolong JORR tidak hanya menimbulkan genangan, tetapi juga kerugian ekonomi besar karena kemacetan dan terganggunya mobilitas warga.

Agus juga menyinggung kondisi Hutan Kota Srengseng yang luasannya terus menyusut. Dalam pandangannya, valuasi lingkungan bisa menjadi instrumen yang lebih kuat untuk mengukur dampak sesungguhnya dari kerusakan lingkungan. Jadi, kalau selama ini kerugian alam sering dianggap angin lalu karena tidak punya label harga, konsep ini justru mencoba menghitung “biaya tersembunyi” yang selama ini luput dilihat.

Hal serupa ditekankan narasumber ahli dari LPEM FEB UI, Dr. Alin Halimatussadiah. Ia menjelaskan bahwa aset alam seperti udara bersih dan air kerap dianggap tidak bernilai karena tidak diperdagangkan langsung di pasar. Padahal, setiap proyek pembangunan dapat menghasilkan dampak lingkungan yang jika dihitung secara moneter bisa mengubah cara pemerintah menilai untung-rugi suatu investasi.

Selain aspek lingkungan, sidang juga menyoroti persoalan hunian layak yang semakin menekan generasi muda. Muhammad Halley Yudhistira dari LPEM FEB UI memaparkan bahwa harga rumah tipe kecil meningkat jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan upah. Akibatnya, usia rata-rata seseorang untuk mampu memiliki rumah kini bergeser ke kisaran 40 tahun, sebuah tren yang menunjukkan tekanan serius pada sektor perumahan.

Dalam forum ini, berbagai suku dinas memaparkan fokus masing-masing. Sudis Bina Marga menyoroti pembangunan jalan dan jembatan, Sudis Kehutanan mengarah pada perluasan ruang terbuka hijau dan mitigasi krisis lahan makam, sedangkan Sudis SDA membahas manajemen drainase dan pengendalian banjir. Di sisi lain, PRKP berbicara soal penyediaan hunian layak, sementara Citata menekankan regulasi tata ruang dan efektivitas penggunaan lahan.

Secara keseluruhan, sidang kelompok Musrenbang Jakarta Barat 2026 memperlihatkan bahwa pembangunan daerah kini dituntut tidak hanya mengejar proyek fisik, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan dan akses hunian yang makin sulit dijangkau warga. Jika gagasan valuasi lingkungan dan penataan perumahan benar-benar diterapkan dalam kebijakan, maka perencanaan pembangunan Jakbar berpeluang bergerak ke arah yang lebih adil, lebih hijau, dan lebih relevan bagi kebutuhan masa depan.