Pemkab Bekasi Gandeng BBWS Ciliwung-Cisadane Susun Strategi Kendali Banjir

Upaya pengendalian banjir di Kabupaten Bekasi memasuki babak baru setelah pemerintah daerah menandatangani nota kesepakatan dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane. Kesepakatan ini menjadi pijakan awal untuk menyusun langkah penanganan banjir yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Penandatanganan dilakukan Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja di Ruang Rapat Gedung Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa (10/3/2026). Mitra dari pemerintah pusat hadir melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, bersama jajaran BBWS.

Asep menyampaikan apresiasi karena BBWS dinilai merespons aspirasi masyarakat terkait banjir. Ia menegaskan, kerja sama ini bukan seremoni, melainkan pintu masuk untuk menyusun rencana infrastruktur pengendali banjir dan memperkuat tata kelola sumber daya air.

Salah satu fokus yang disebut adalah rencana pembangunan tanggul di wilayah Muaragembong. Area pesisir ini kerap terdampak banjir dan ancaman rob, sehingga kebutuhan perlindungan fisik seperti tanggul dinilai mendesak untuk meminimalkan dampak genangan.

Menurut Asep, banjir di Bekasi dipengaruhi banyak faktor: curah hujan tinggi, kiriman air dari hulu, hingga banjir rob di pesisir utara. Kondisi geografis Bekasi yang berada di wilayah hilir membuatnya menjadi “titik kumpul” aliran air dari sejumlah daerah, sehingga saat hulu meningkat, hilir menerima beban terbesar.

Karena itu, Asep menolak pendekatan penanganan parsial. Normalisasi sungai di hilir saja dinilai tidak cukup jika tidak dibarengi perbaikan di hulu. Ia mengaku telah mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar penanganan dilakukan dari hulu ke hilir melalui koordinasi lintas wilayah.

Dari pihak pemerintah pusat, Plt Direktur Sungai dan Pantai Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum, Mochammad Dian Alma’ruf, menyebut nota kesepakatan ini sebagai langkah awal untuk memperkuat koordinasi sekaligus pelaksanaan program. Ia menekankan pentingnya sinergi pusat-daerah agar rencana pengendalian banjir berjalan terarah, bukan program yang terputus-putus.

Dian berharap kerja sama ini dapat menjadi dasar pencegahan dan pengendalian banjir agar risiko banjir tahunan di Bekasi bisa ditekan secara bertahap. Targetnya jelas: bukan janji bebas banjir seketika, tetapi pengurangan risiko yang konsisten dari tahun ke tahun.

Dalam pertemuan tersebut, turut hadir perangkat daerah terkait serta jajaran BBWS. Dengan struktur kerja sama ini, pemerintah daerah berharap perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur air dapat berjalan lebih rapi—mulai dari perlindungan pesisir hingga pengelolaan aliran sungai yang melintasi banyak wilayah.

Jika disederhanakan, Bekasi sedang mencoba mengubah cara kerja: dari “memadamkan banjir” menjadi “mengelola banjir”. Karena air tidak bisa diajak kompromi, maka yang harus rapi justru koordinasinya.