Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara tampil dalam forum penilaian nasional untuk memaparkan capaian dan strategi penurunan tingkat pengangguran terbuka yang dijalankan beberapa tahun terakhir. Presentasi itu disampaikan langsung Bupati Kolaka Utara, Nurrahman Umar, di hadapan tim penilai Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri pada Rabu, 1 April 2026.
Dalam forum Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah tersebut, bupati hadir bersama sejumlah kepala perangkat daerah seperti Bappeda, Dinas Perkebunan, Disnakertrans, BPKAD, dan Kominfo. Paparan yang disampaikan mencakup profil daerah, kondisi ketenagakerjaan, hingga arah kebijakan yang disiapkan untuk menekan pengangguran secara lebih berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa isu pengangguran tidak diperlakukan sebagai angka statistik semata, melainkan benar-benar dibahas sebagai agenda pembangunan utama.
Kolaka Utara sendiri memiliki luas wilayah sekitar 2.933,05 kilometer persegi, terdiri atas 15 kecamatan, 6 kelurahan, dan 127 desa. Berdasarkan data BPS 2025, jumlah penduduk mencapai 145.679 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,44 persen. Dari sisi ketenagakerjaan, sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, diikuti jasa dan manufaktur. Struktur ini menandakan bahwa ekonomi daerah masih cukup bergantung pada sektor primer, terutama aktivitas pertanian tradisional.
Dari sisi pendidikan tenaga kerja, lulusan SD ke bawah masih mendominasi dalam jumlah cukup besar, meski lulusan SMA dan perguruan tinggi juga mulai meningkat. Gambaran ini menjadi tantangan tersendiri karena kualitas dan relevansi keterampilan kerja sangat memengaruhi kemampuan daerah menurunkan pengangguran terbuka secara lebih stabil. Ketika tenaga kerja tumbuh, tetapi keterampilannya belum sepenuhnya sesuai kebutuhan pasar, masalah baru mudah muncul.
Namun, data yang dipaparkan menunjukkan tren yang cukup positif. Jumlah penduduk bekerja naik dari 77.615 orang pada 2023 menjadi 86.717 orang pada 2025. Di saat yang sama, angka pengangguran turun dari 1.778 orang pada 2023 menjadi 1.424 orang pada 2025. Meski begitu, bupati mengakui bahwa tingkat pengangguran di Kolaka Utara masih cenderung fluktuatif karena dipengaruhi infrastruktur yang terbatas, ketergantungan pada pertanian tradisional, dan kualitas tenaga kerja yang belum sepenuhnya siap.
Untuk menjawab tantangan itu, Pemkab Kolaka Utara membawa visi pembangunan yang menekankan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, peningkatan nilai tambah produk berbasis sumber daya alam, serta penguatan sektor pertanian. Kerangka kebijakan yang disiapkan mencakup sertifikasi kompetensi melalui BLK, perluasan lapangan kerja berbasis UMKM lokal, dan hilirisasi komoditas unggulan agar penyerapan tenaga kerja tidak hanya bergantung pada sektor mentah.
Pemerintah daerah juga menyiapkan program berkelanjutan untuk 2027–2028. Di antaranya meliputi perencanaan tenaga kerja, peningkatan produktivitas dan pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, hingga penguatan hubungan industrial. Sebagai langkah konkret, sekitar 21 persen APBD 2025 dialokasikan untuk penanganan pengangguran. Program yang dijalankan mencakup revitalisasi kakao seluas 18.000 hektare, pelatihan pengolahan hasil pertanian, pelatihan welding, garmen, elektronik, komputer, hingga operator alat berat berbasis simulator.
Selain itu, pemerintah juga mendorong bantuan sarana usaha bagi masyarakat, kerja sama dengan perusahaan tambang untuk penyerapan tenaga kerja lokal, serta hilirisasi sektor pertanian. Sejumlah inovasi daerah bahkan disebut telah menyerap ribuan tenaga kerja. Pada akhirnya, pesan yang disampaikan bupati cukup sederhana: masyarakat harus bisa bekerja, punya penghasilan, dan ikut menggerakkan ekonomi daerah. Dari paparan ini, terlihat bahwa Kolaka Utara sedang berusaha menurunkan pengangguran bukan lewat satu program tunggal, tetapi melalui kombinasi kebijakan, pelatihan, dan investasi yang lebih terukur.
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy