Dalam peringatan HUT ke-53 KSPI di PT Victory Chinglu Indonesia, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membawa pesan yang tidak hanya terkait hubungan industrial. Ia juga menyinggung akses layanan kesehatan bagi buruh, khususnya yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Kapolri menginstruksikan agar fasilitas kesehatan (faskes) milik Polri dapat dimanfaatkan oleh buruh peserta BPJS. Kebijakan ini diposisikan sebagai bentuk dukungan layanan publik, sekaligus memperluas pilihan tempat berobat bagi pekerja yang membutuhkan penanganan medis.
Menurut Kapolri, sejumlah faskes Polri sudah berjalan dengan skema BPJS Kesehatan. Karena itu, ia meminta agar opsi tersebut tidak berhenti di tataran wacana. Buruh, katanya, perlu mendapat informasi yang jelas tentang fasilitas mana saja yang bisa diakses dan bagaimana prosedurnya.
Arahan itu disampaikan langsung kepada Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Kapusdokkes) Polri, Asep Hendradiana. Kapolri meminta dilakukan pengecekan dan pemetaan layanan, sehingga buruh memiliki lebih banyak alternatif ketika menghadapi persoalan kesehatan, terutama di wilayah yang membutuhkan dukungan layanan tambahan.
Dalam konteks kerja harian buruh, akses kesehatan yang cepat dan terjangkau menjadi salah satu hal krusial. Banyak pekerja harus mengatur waktu, biaya transportasi, dan antrean layanan. Ketika pilihan fasilitas semakin banyak, peluang mendapatkan layanan tepat waktu pun meningkat.
Kapolri menekankan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk memberi pelayanan sebaik-baiknya. Ia juga menyebut langkah tersebut sejalan dengan program pemerintah yang terus mendorong perluasan akses kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
Di lapangan, implementasi menjadi kunci. Selain kesiapan fasilitas, dibutuhkan koordinasi agar rujukan, administrasi BPJS, serta kapasitas layanan dapat berjalan tanpa membingungkan pasien. Karena itu, instruksi “dicek” dan “dipetakan” menjadi penting agar kebijakan benar-benar terasa.
Kapolri juga mengaitkan topik layanan kesehatan ini dengan agenda pendampingan buruh secara lebih luas. Ketika pekerja memperoleh akses layanan yang layak—baik dalam aspek hukum ketenagakerjaan maupun kesehatan—ketahanan sosial pekerja di tengah tekanan ekonomi dapat lebih terjaga.
Jika pemanfaatan faskes Polri oleh peserta BPJS berjalan efektif, buruh memperoleh satu jalur layanan tambahan yang bisa digunakan ketika diperlukan. Harapannya, kebijakan ini bukan hanya menjadi pernyataan pada acara seremonial, melainkan sistem yang benar-benar bisa diandalkan oleh pekerja di berbagai daerah.
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy