Bupati Bojonegoro Minta Penanganan Stunting Tidak Lagi Sekadar Administratif

Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting di daerahnya tidak boleh berhenti sebagai rutinitas administratif. Pesan itu disampaikan saat membuka Forum Pra-Musrenbang Tematik Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026 di Ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro, Kamis, 26 Maret 2026.

Dalam forum tersebut, Bupati meminta seluruh perangkat daerah, camat, hingga tenaga medis di lapangan bekerja dengan pijakan yang jelas dan terukur. Ia menekankan bahwa penanganan stunting harus berdampak nyata, bukan sekadar menghasilkan laporan yang terlihat rapi di atas kertas. Sikap ini penting karena isu stunting sering kali terdengar besar di rapat, tetapi hasil di lapangan belum tentu terasa setara.

Setyo Wahono menyampaikan tiga poin utama sebagai dasar kerja seluruh pemangku kepentingan. Pertama, seluruh program harus berpijak pada data yang akurat. Menurutnya, tanpa data yang benar, perencanaan dan pelaksanaan intervensi bisa meleset dari sasaran. Dalam penanganan stunting, kesalahan membaca data bisa berujung pada kebijakan yang sibuk bergerak tetapi salah arah.

Poin kedua yang mendapat sorotan kuat adalah kualitas air bersih. Bupati mengingatkan bahwa stunting bukan semata urusan asupan gizi, melainkan juga lingkungan tempat anak tumbuh. Ia mencontohkan temuan di wilayah pegunungan, di mana kebutuhan sayur anak sebenarnya tercukupi, tetapi kualitas air tanah yang dikonsumsi masih buruk. Dari sini ia menilai isu air bersih tidak boleh lagi diposisikan sebagai pelengkap dalam kebijakan penanganan stunting.

Karena itu, Bupati meminta Dinas Lingkungan Hidup dan OPD terkait melakukan intervensi nyata terhadap kualitas air minum masyarakat. Pernyataan ini menunjukkan bahwa penanganan stunting harus dilakukan lintas sektor, bukan hanya diserahkan kepada instansi kesehatan. Kalau makanan sudah bagus tetapi airnya tetap bermasalah, hasil akhirnya bisa tetap bikin target pemerintah gigit jari.

Poin ketiga yang ditekankan Setyo Wahono adalah kejujuran dalam pelaporan. Ia secara terbuka meminta seluruh pemangku kepentingan tidak memanipulasi data capaian. Menurutnya, laporan yang asal menyenangkan atasan justru akan membuat pemerintah salah merumuskan langkah lanjutan. Ia bahkan menyampaikan peringatan tegas agar praktik ABS atau “asal bapak senang” tidak terjadi dalam isu stunting.

Kepala Bappeda Bojonegoro Helmi Elisabeth dalam laporannya menjelaskan bahwa Pra-Musrenbang ini merupakan bagian dari mandat nasional melalui aksi konvergensi. Forum ini dirancang untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah agar lebih peka terhadap isu stunting sebelum masuk ke pembahasan Musrenbang Kabupaten yang dijadwalkan pada 27 Maret 2026.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, jajaran asisten setda, kepala perangkat daerah, para camat, perwakilan perguruan tinggi, tokoh agama, dan organisasi masyarakat. Kehadiran unsur yang beragam menunjukkan bahwa pemerintah ingin persoalan stunting dibahas secara terintegrasi, bukan semata sebagai urusan birokrasi internal.

Melalui forum ini, Pemkab Bojonegoro berharap lahir program prioritas yang menyatukan aspek kesehatan, sanitasi, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial. Dengan pendekatan berbasis data dan intervensi yang lebih jujur, pemerintah daerah ingin memastikan upaya penurunan stunting tidak berhenti pada target formal, tetapi benar-benar membentuk generasi Bojonegoro yang lebih sehat di masa depan.