Kasum TNI Pastikan Dukungan Bencana Sumatra Berlanjut Hingga Rekonstruksi

Penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatra tidak berhenti pada fase evakuasi. Setelah situasi darurat mereda, pekerjaan besar justru dimulai: memulihkan akses, layanan dasar, dan kehidupan warga agar bisa kembali normal.

Komitmen itulah yang ditegaskan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letnan Jenderal TNI Richard Tampubolon saat menghadiri rapat koordinasi bersama DPR RI. Pertemuan digelar di ruang Pustaka Loka, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (18/2), untuk membahas progres penanganan bencana di wilayah Sumatra.

Dalam forum itu, Richard hadir sebagai Wakil Ketua I Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam untuk Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Posisi tersebut membuatnya terlibat langsung dalam pengawalan langkah pemulihan, dari pembahasan kebijakan hingga pelaksanaan di lapangan.

Ia menekankan bahwa keterlibatan TNI tidak bersifat sesaat. Menurutnya, dukungan TNI akan terus berjalan sampai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, bukan hanya hadir ketika situasi sedang ramai disebut sebagai “tanggap darurat”.

Richard menjelaskan, peran tersebut merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dalam konteks ini, TNI membantu pemerintah menanggulangi bencana alam secara terstruktur, mulai dari respons awal hingga proses pemulihan jangka menengah dan panjang.

Secara praktik, TNI terlibat di seluruh rantai penanganan: tanggap darurat, masa transisi dari darurat menuju pemulihan, sampai rehabilitasi dan rekonstruksi. Hingga kini, personel terus dikerahkan bersama dukungan alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk mempercepat kerja di sejumlah wilayah terdampak.

Dukungan lapangan itu mencakup evakuasi warga, distribusi bantuan logistik, serta pelayanan kesehatan. Selain itu, TNI ikut memperkuat pemulihan infrastruktur dasar agar aktivitas masyarakat—dari mobilitas hingga akses layanan publik—bisa kembali berjalan.

Untuk pemulihan konektivitas, TNI mengoptimalkan Satgas Jembatan dalam membangun dan memperbaiki jalur penghubung. Sementara itu, Satgas Kuala didorong untuk membantu normalisasi sungai, yang penting agar aliran air lebih terkendali dan risiko bencana berulang dapat ditekan.

Tugas lain yang juga dikerjakan meliputi pembersihan lumpur, pembukaan akses jalan, pembangunan hunian sementara (huntara), hingga dukungan menuju hunian tetap (huntap). Pada saat yang sama, proses pemulihan sosial dan ekonomi warga menjadi perhatian agar masyarakat tidak terjebak dalam dampak berkepanjangan pascabencana.

Kasum TNI menegaskan bahwa pendekatan ini akan dilakukan secara profesional dan responsif. Koordinasi dengan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah disebut sebagai kunci agar pemulihan berjalan terintegrasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Melalui penegasan tersebut, TNI ingin memastikan bahwa bantuan bukan sekadar hadir di hari-hari awal bencana. Fokusnya adalah memastikan daerah terdampak kembali pulih, akses terbuka, dan kehidupan warga berjalan normal secepat mungkin sebagai bentuk pengabdian kepada rakyat dan bangsa.