Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat mulai menajamkan arah penyusunan Rencana Kerja 2027 melalui Forum Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah yang digelar di Ruang Wijaya Kusuma, kantor wali kota, pada Selasa, 31 Maret 2026. Forum ini menjadi tahap penting untuk menyaring usulan program dalam situasi anggaran yang semakin ketat dan kebutuhan masyarakat yang terus bertambah.
Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, menegaskan bahwa penyusunan Renja 2027 harus berpijak pada tiga hal utama. Pertama, selaras dengan RPJMD 2025–2029. Kedua, sesuai dengan Renstra Kota Jakarta Barat. Ketiga, fokus pada prioritas pembangunan DKI Jakarta. Dengan dasar itu, setiap usulan program tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus nyambung dengan arah pembangunan yang lebih besar.
Iin mengingatkan jajarannya agar mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan masyarakat. Menurutnya, keterbatasan anggaran dan efisiensi membuat pemerintah tidak mungkin mengakomodasi semua aspirasi sekaligus. Karena itu, hasil Musrenbang, Rembuk RW, usulan langsung warga, sampai hasil reses DPRD harus benar-benar dianalisis dari sisi urgensi dan dampak luasnya bagi masyarakat.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan tidak lagi cukup hanya dengan menampung sebanyak mungkin usulan. Pemerintah daerah dituntut lebih selektif, lebih rasional, dan lebih berani menentukan prioritas. Dalam bahasa yang lebih sederhana, tidak semua yang diminta bisa dibeli, apalagi kalau dompet anggarannya lagi dijaga ketat.
Di tengah keterbatasan tersebut, Iin juga mendorong jajarannya berpikir lebih kreatif dalam perencanaan pembangunan fisik. Salah satu gagasan yang ia lempar adalah pembangunan fasilitas pemerintahan dengan konsep mixed-use atau penggunaan lahan campuran. Contoh yang ia singgung adalah kebutuhan pembangunan kembali Kantor Kecamatan Tambora yang saat ini dinilai sudah tidak layak dan memiliki kendala serius soal parkir.
Menurutnya, ke depan kantor pemerintahan bisa dibangun terintegrasi dengan pusat komersial atau pusat aktivitas ekonomi melalui kolaborasi dengan pihak swasta, misalnya lewat skema CSR. Dengan cara itu, masyarakat bisa mengurus layanan publik sambil mengakses ruang usaha atau UMKM di lokasi yang sama. Pendekatan seperti ini memperlihatkan upaya Pemkot Jakbar untuk keluar dari pola lama yang terlalu kaku dalam pembangunan fasilitas publik.
Iin juga menekankan pentingnya penyediaan fasilitas ramah kelompok rentan, seperti lift di kantor pemerintahan. Menurutnya, jika Jakarta ingin serius menuju kota global, maka aspek aksesibilitas tidak boleh dianggap tambahan. Lansia, ibu hamil, dan warga dengan keterbatasan mobilitas harus bisa mendapatkan pelayanan dengan nyaman tanpa harus berjuang menaklukkan tangga lantai tiga atau empat hanya untuk urusan administrasi.
Sementara itu, Kepala Bagian Keuangan Kota Administrasi Jakarta Barat, Saigor Polmatua Gultom, mengungkapkan bahwa total pagu anggaran yang diusulkan untuk 2027 mencapai lebih dari Rp1,06 triliun. Namun ia menegaskan bahwa ruang fiskal yang tersedia sangat ketat. Nilainya lebih rendah dibanding penetapan tahun 2026, meski masih di atas realisasi 2025. Situasi ini memperjelas satu hal: Renja 2027 Jakbar tidak hanya soal menyusun daftar program, tetapi juga soal memastikan setiap rupiah benar-benar dipakai untuk kebutuhan yang paling mendesak dan paling terasa manfaatnya.
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy