Menjelang Idul Fitri, pembahasan mudik selalu berujung pada pertanyaan yang sama: bagaimana perjalanan dibuat aman, nyaman, dan tidak berubah jadi drama berjam-jam di jalan. Untuk itu, Polri menegaskan kesiapan sejak awal melalui koordinasi lintas kementerian dan pemangku kepentingan.
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Hari Raya dan Libur Idul Fitri 1447 Hijriah di kantor Kemenko PMK, Kamis (12/2/2026). Ia menyampaikan bahwa jajaran lalu lintas siap bekerja sama demi memastikan perjalanan masyarakat berjalan lancar.
Dalam arahannya, Irjen Agus menekankan Operasi Ketupat 2026 tidak semata soal arus mudik dan balik. Ia memandang operasi ini sebagai bentuk kehadiran negara, yang menjamin keamanan perjalanan, termasuk antisipasi kriminalitas dan penguatan ketertiban umum di titik-titik rawan.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan operasi tidak bisa dipisahkan dari kerja bersama. Karena itu, koordinasi dengan berbagai pihak terus diperkuat, baik untuk penentuan skema rekayasa lalu lintas maupun penyiapan rencana darurat yang bisa dijalankan cepat ketika kepadatan meningkat.
Agus menyinggung capaian Operasi Ketupat tahun sebelumnya yang dinilai berhasil. Menurutnya, pada pelaksanaan 2025 terjadi penurunan angka kecelakaan secara signifikan, termasuk penurunan peristiwa kecelakaan yang disebut mencapai 31 persen—angka yang jauh melampaui tren penurunan satu digit pada tahun-tahun sebelumnya.
Ia mengaitkan hasil tersebut dengan kebijakan yang dinilai cepat mengambil sikap, termasuk penerapan Work From Anywhere (WFA) serta kebijakan pelarangan kendaraan sumbu tiga beroperasi selama operasi. Kebijakan semacam ini dianggap membantu mengurai puncak kepadatan dan mengurangi risiko insiden.
Untuk Operasi Ketupat 2026, Kakorlantas menegaskan kesiapan perangkat taktis di lapangan. Parameter cara bertindak, termasuk skema contraflow, one way, hingga one way nasional, akan diputuskan berdasarkan kondisi kepadatan aktual melalui pemantauan dan traffic counting.
Dalam konteks ini, koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan pengelola jalan tol, termasuk Jasa Marga, disebut menjadi bagian penting. Tujuannya agar keputusan rekayasa lalu lintas tidak berdiri sendiri, melainkan sinkron dengan pengaturan ruas tol, pelayanan rest area, serta informasi ke pengguna jalan.
Agus juga menekankan perlunya emergency plan yang siap dieksekusi. Rencana darurat dibutuhkan karena kondisi mudik sangat dinamis: cuaca, kecelakaan kecil, kendaraan mogok, hingga kepadatan di simpang keluar tol bisa mengubah situasi dalam hitungan menit.
Bagi pemudik, pesan utamanya sederhana: negara dan aparat menyiapkan skema, tetapi disiplin pengguna jalan tetap menentukan. Ketika rambu dipatuhi dan informasi resmi diikuti, rekayasa lalu lintas bekerja lebih efektif dan potensi kemacetan panjang bisa ditekan.
Rakor di Kemenko PMK ini menjadi penanda bahwa Operasi Ketupat 2026 mulai dipersiapkan lebih awal. Harapannya, mudik dan balik tidak hanya lancar di satu dua titik, melainkan konsisten dari hulu ke hilir—dari jadwal perjalanan, pola pengaturan jalan, sampai rasa aman yang dirasakan masyarakat.
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy