Divhumas Polri Gelar Rakor PPID 2026, Dorong Layanan Informasi Publik Makin Transparan dan Berkualitas

Divhumas Polri Gelar Rakor PPID 2026, Dorong Layanan Informasi Publik Makin Transparan dan Berkualitas
Divhumas Polri Gelar Rakor PPID 2026, Dorong Layanan Informasi Publik Makin Transparan dan Berkualitas

JAKARTA – Divisi Humas Polri menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Satker Mabes Polri Tahun Anggaran 2026 di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat keterbukaan informasi publik serta mendukung transformasi pelayanan informasi yang lebih berkualitas.

Rakor yang dilaksanakan dua kali dalam setahun oleh Biro PID Divhumas Polri ini mengusung tema “Optimalisasi Peran PPID Polri sebagai Badan Publik Informatif dalam Mewujudkan Transformasi Pelayanan Informasi Berkualitas dalam Rangka Mendukung Asta Cita 2026.”

Dalam sambutan yang disampaikan mewakili Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, Kabag Yaninfodok Biro PID Divhumas Polri Kombes Pol. Komang Suartana menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ia menekankan kewajiban badan publik, termasuk Polri, untuk memberikan layanan informasi yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana sebagai wujud pelayanan profesional, transparan, dan akuntabel.

“Keterbukaan informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia sekaligus pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran PPID di tingkat Mabes maupun kewilayahan atas konsistensi dalam penyelenggaraan layanan informasi publik. Disebutkan pula bahwa berkat kerja kolektif, Polri meraih peringkat pertama nasional pada kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LNNK) dalam ajang E-Monev Keterbukaan Informasi Publik yang digelar Komisi Informasi Pusat pada Desember 2025, serta menerima penghargaan Arkana Wiwarta Prajanugraha.

Ia mengingatkan, di tengah perkembangan teknologi informasi, tantangan keterbukaan makin kompleks karena maraknya hoaks, disinformasi, dan misinformasi. Karena itu, PPID Polri didorong menjadi garda terdepan dalam menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan bertanggung jawab.

Melalui peningkatan kapasitas SDM, integrasi sistem informasi, serta pemanfaatan teknologi digital, pelayanan informasi publik di lingkungan Polri diharapkan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Rakor ini juga diarahkan menjadi forum strategis memperkuat sinergi antar-PPID dan meningkatkan inovasi layanan, sehingga Polri semakin informatif dan dipercaya publik.

Komentar

Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy